Jakarta-Humas BKN, Distingsi atau perbedaan tugas belajar dan ijin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dicermati dengan baik. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan  pegawai yang hendak meneruskan studinya.  Penjelasan ini

Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Lebih lengkap Disini Sumber : http://www.bkn.go.id/in/peraturan-terbaru/2235-perka-bkn-no-1-tahun-2013.html Posting by : Wildan08.wordpress.com

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS. Terkait dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian
Read More

JAKARTA – Sebanyak 18.714 honorer kategori satu (K1) saat ini tengah diverifikasi validasi (verval) maupun diperiksa tim quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski masih berjalan, namun banyak kasus yang ditemukan di lapangan kalau honorer K1 tidak sesuai ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB). “Temuan tim QA, banyak
Read More

JAKARTA – Banyaknya honorer kategori satu (K1) yang tidak lolos pemeriksaan quality assurance (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ternyata karena terkendala dokumen pembayaran gajinya. Pasalnya, sumber gaji merupakan salah satu syarat utama dalam pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS.

JAKARTA–Sebanyak 630 ribuan honorer kategori dua (K2) akan mengikuti tes CPNS yang diperkirakan dimulai awal semester kedua mendatang. Namun dari jumlah tersebut kuota yang disiapkan tidak lebih dari 35 persen. Sehingga separuh lebih honorer K2 hanya bisa gigit jari.

JAKARTA – Pemerintah sudah berancang-ancang membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. Rencananya tes dijalankan akhir Juni nanti. Honorer kategori dua (K2) mendapat prioritas pengangkatan.

Data PNS untuk rekonsili  klik Disini

JAKARTA – Dukungan implementasi reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah mengalir, setidaknya dari 19 bupati dan walikota alumni Harvard University yang tergabung dalam Forum Transformasi Indonesia.  Meskipun ada daerah yang tidak dijadikan pilot project reformasi birokrasi, namun mereka berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang digariskan dalam kebijakan reformasi birokrasi nasional.