Oleh: Aan Widhi Atma, M.M. (Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa).

Hoaks, hoaks dan hoaks. Sebuah kata yang santer terdengar dan menyelimuti informasi yang kita terima hampir setiap hari. Wujudnya pun samar, tipis dan nyaris tak terlihat. Bagaimana tidak, di era keterbukaan yang digawangi oleh media sosial sebagai sumber penyebar berita, menjadikan hoaks tumbuh subur di Indonesia. Danarka Sasongko, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, berpendapat bahwa merebaknya hoaks di tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya tingkat literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial. Masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar sehingga cenderung menelan sebuah informasi secara mentah-mentah serta tanpa sadar membagikannya di media-media sosial pribadinya.

Tak bisa dipungkiri bahwa segala jenis pemberitaan yang sangat menyita perhatian publik cenderung dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks). Salah satunya tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Isu ini kerap kali “digoreng” untuk dikonsumsi oleh para pencari kerja apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).
Dalam catatan penulis, hoaks rekrutmen CPNS telah beberapa kali terungkap ke publik. Yang terbaru adalah adanya surat palsu yang beredar di media sosial mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat ‘bodong’ tersebut berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019. Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PANRB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan sejumlah 533 untuk pemerintah pusat dan 104.290 formasi untuk pemerintah daerah. Kemudian muncul kembali hoaks tentang Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menanggapi hal tersebut, BKN melalui siaran pers yang dikutip dari website resminya www.bkn.go.id menegaskan bahwa informasi terkait rekrutmen CPNS tidak benar dan tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah.

Hoaks dan Pembentukan Opini
Perilaku pengguna media sosial lebih cenderung percaya informasi hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Tentunya sikap atau opini tersebut dibangun dari kejadian dan pengalaman yang dialami seseorang selama bertahun-tahun dan menjadi sebuah keyakinan.
Ambil contoh, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa menjelang Pilpres, penerimaan CPNS akan dibuka. Tidak lain tujuannya adalah untuk menggaet massa pemilih. Dan itu memang terjadi beberapa kali yakni di tahun 2004, 2008 dan 2013. Wajar jika sebagian orang meyakini hal tersebut dan membentuk sebuah opini.
Namun alasan yang paling mendasar mengapa topik Rekrutmen CPNS ini menjadi viral di media sosial salah satunya disebabkan tingginya peminat untuk menjadi PNS di Indonesia. Survey Litbang Media Group pada 2007 menunjukkan jika sekitar 70 persen responden ingin menjadi PNS. Hal ini terbukti dengan jumlah pelamar CPNS mencapai 2,6 juta orang pada tahun 2014. Generasi mileneal pun tak luput dari tarikan pesonanya. Survei lain dari Pusat Kajian Reformasi Administrasi yang dilakukan di tiga universitas terkemuka di Indonesia (UI, UGM dan ITB) menunjukkan jika 43,1 persen mahasiswa memilih berkarir di instansi pemerintah.

Menyikapi Hoaks
David Harley dalam bukunya yang berjudul Common Hoaxes and Chain Letters (2008) mengidentifasikan hoaks secara umum. Pertama, informasi hoaks biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi”. Kedua, informasi hoaks biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh…” pernyataan-pernyataan yang tidak menujukkan sebuah kejelasan. Ketiga, informasi hoaks biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.
Secara sederhana perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti BKN atau Menpan-RB? Apabila terkait penerimaan CPNS maka pastikan surat tersebut tertera di situs resmi BKN (bkn.go.id) atau Menpan-RB (menpan.go.id). Biasakan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengecek kebenaran informasi. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Apabila belum mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh, jangan sampai tergoda untuk membagikannya ke teman atau group lain yang ada di media sosial.
Dengan demikian masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya baru kemudian menyebarkannya. Cukuplah firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat ayat 6 ini sebagai referensi kita dalam menyikapi hoaks, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu”.

Share this:

Menyikapi Hoaks Rekrutmen CPNS

Administrator


Website ini adalah website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa


Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *