2012

Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori I yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi persetujuan bersama kepala BKN dan BPKP. Silahkan di Download Disini

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dengan baik. Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan  pemberkasan dan  penetapan NIP terhadap tenaga honorer kategori I yang telah dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan lulus Quality Assurance oleh BPKP. Terkait hal ini, Kepala BKN telah mengirim surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Pusat dan daerah
Read More

Jakarta-Humas BKN, Penyelesaian masalah tenaga honorer harus tetap mengacu pada  Norma, Standar, dan Prosedur (NSP) Kepegawaian. Salah satu poin NSP Kepegawaian ini adalah tenaga honorer kategori I maupun kategori II harus memenuhi syarat dalam proses pemberkasan untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima DPRD Kabupaten Nias
Read More

Kepala BKN menegaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan sebagaimana tertuang dalam Surat kepala BKN bernomor: K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana. lebih lengkap : _Disini Posting By : Syaifullah

Sebagai media informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumbawa maka dibuatlah Blog ini sebagai Media informasi bagi semua PNS atau masyarakat yang membutuhkan informasi dari BKPP, tapi datanya jarang di Update karena memang informasi yang saya tampilkan di sini berasal dari semua bidang di BKPP untuk diposting di blog ini, tapi karena kemungkinan tidak
Read More

Dokumentasi :

Salah seorang operator menanyakan tentang bagaimana membackup data yang telah di entry di masing-masing SKPD untuk jawabannya silahkan Donwload Disini Admin : Syaifullah

Silahkan di Download Tutorial Aplikasi Biodata Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 21 Juni 2012 Download Cara Install Web Server dan Panduan Biodata Dokumentasi Rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada tanggal 21 Juni 2012

 Menurut UU No. 7 Tahun 1971 Arsip yaitu naskah-naskah yang dibuat atau diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan pemerintahan, swasta, atau perorangan dalam bentuk dan corak apapun dalam rangka pelaksanaan kegiatan administrasi atau bukti transaksi atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan. Arsip tidak pernah diciptakan secara khusus namun arsip merupakan hasil samping dari kegiatan organisasi atau instansi.

Jakarta-Humas BKN, dalam kunjungan kerjanya Komisi II DPRD Kabupaten Langkat meminta nana-nama tenaga honorer kategori II untuk segera diumumkan. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi antara Komisi II Kabupaten Langkat dengan BKN, Kamis (7/6). Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala bagian Humas Tumpak Hutabarat di Ruang Mawar Gd. I Lt. 1 Kantor Pusat BKN Jakarta.