Tanda tangan sudah lama menjadi penanda autentisitas (keaslian) sebuah dokumen. Dokumen seperti  Surat Keputusan dalam bidang kepegawaian, surat perjanjian atau surat lainnya  akan dianggap autentik bila ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penandatanganan dokumen secara konvensional adalah penanda tangan harus berada di lokasi yang sama dengan dokumen yang bersangkutan. Kasus seperti ini sering terjadi di lingkungan pemerintahan. Apabila ada surat yang harus segera ditandatangani oleh atasan yang sedang dinas ke luar kota, mungkin surat tersebut baru bisa ditandatangani beberapa hari kemudian setelah atasan kembali ke kantor.

Kini kendala seperti di atas dapat diatasi dengan tanda tangan digital (TTD / digital signature). Seperti halnya tanda tangan konvensional, TTD berfungsi sebagai tanda pengenal seseorang dalam dunia maya. TTD pada dokumen digital memiliki tingkat autentitas yang sama dengan tanda tangan pada dokumen kertas. Dengan TTD, seseorang tidak perlu pergi jauh untuk menandatangani dokumen. Ia cukup menyalakan komputer, membuka arsip dokumen yang dikehendaki (biasanya dalam format PDF), dan memberi TTD pada dokumen tersebut.

Penggunaan digital signature dalam dokumen kepegawaian ini menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi yang mengacu pada Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 95  tahun 2018 tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Tak hanya itu, dengan diterapkannya digital signature juga mendukung pengurangan penggunaan kertas (less paper) sehingga ramah lingkungan, memperkecil risiko pemalsuan (SK dilengkapi barcode untuk memastikan validitasnya) dan mempercepat proses kepegawaian.

Tanda Tangan Digital menjamin aspek-aspek berikut :

  • Integritas data
    Adanya TTD menjamin bahwa isi dokumen sama seperti ketika dokumen tersebut ditandatangani dan tidak berubah.
  • Autentikasi
    TTD bersifat unik; bila seseorang memberi TTD pada sebuah dokumen digital, dapat dipastikan bahwa yang memberi TTD adalah orang tersebut dan bukan orang lain.
  • Nir penyangkalan
    Bila ada TTD seseorang dalam sebuah dokumen, orang tersebut tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak memberi TTD pada dokumen tersebut.

Proses Kerja Tanda Tangan Digital 

Adapun proses pemberian tanda tangan digital adalah sebagai berikut :

  1. Pengirim pesan mula-mula menghitung Message Digest (MD) dari pesan. MD diperoleh dengan mentransformasikan pesan M dengan fungsi hash satu arah.
  2. MD dienkripsi dengan algoritma kriptografi kunci privat misalnya algoritma RSA. Hasil enkripsi inilah yang disebut dengan tanda tangan digital (S).
  3. Tanda tangan digital (S) diletakkan pada pesan M.
  4. Kemudian pesan M dikirim melalui saluran komunikasi, pesan M telah ditandatangai dengan S

Ketika pesan M telah sampai kepada penerima, adapun proses verifikasi untuk membuktikan keaslian pesan adalah sebagai berikut:

  1. Tanda tangan digital (S) didekripsikan dengan kunci publik yang telah diberikan kepada penerima. Proses ini akan menghasilkan MD (Message Digest).
  2. Penerima mengubah M menjadi MD’ dengan fungsi hash satu arah yang sama dengan fungsi hash yang digunakan oleh pengirim.
  3. Jika MD’=MD, maka tanda tangan digital yang diterima autentik dan berasal dari pengirim yang benar.
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
Mengenai tanda tangan elektronik, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”), tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai berikut:
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Tanda tangan elektronik meliputi:[1]
  1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
  1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
  2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
  3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
  1. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.
 Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:[2]
  1. identitas penanda tangan; dan
  2. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.
Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan sebagai berikut:
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
  6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

 

 

Sumber :

  1. https://setjen.pu.go.id/bko/news/digital-signature-percepat-proses-pertek-kp-pns
  2. https://bpptik.kominfo.go.id/2017/04/11/3119/tanda-tangan-digital-identitas-dalam-dunia-maya/
  3. https://id.wikipedia.org/
  4. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/

 

Penulis :

Kasubbid Pengolahan data dan Administrasi Kepegawaian

 

Syaifullah, S.Kom.

 

Share this:

Digital Signature (Tanda Tangan Digital/Elektronik) dalam Pemerintahan

Hits: 650


Navigasi pos


Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *